Wamenkum Eddy: Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Landasan Evaluasi dan Rencana Kinerja BPSDM

Yogyakarta – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam evaluasi kinerja tahun 2024 dan perencanaan kegiatan tahun 2025 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara bertajuk "Internalisasi Nilai-nilai Pancasila, Evaluasi Kinerja Tahun 2024, dan Rencana Kegiatan Tahun 2025 BPSDM Hukum Kementerian Hukum" yang digelar di ballroom Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Sabtu (21/12/2024). Dalam sambutannya, Wamenkum Eddy menyampaikan bahwa Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap langkah strategis yang diambil, baik dalam pelaksanaan tugas di tahun berjalan maupun perencanaan di masa mendatang. "Sebagai dasar negara, Pancasila bukan sekadar doktrin, tetapi juga menjadi roh yang diinternalisasikan di seluruh pelayanan publik dan langkah strategis Kementerian Hukum, termasuk di BPSDM sesuai paradigma New Public Services," tegasnya. Sebelumnya, Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan ini. "Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, yang bukan hanya sekadar landasan negara, tetapi juga menjadi pedoman hidup sehari-hari bagi seluruh insan keluarga besar BPSDM Hukum," jelasnya. Gusti Ayu juga memaparkan capaian kinerja BPSDM Hukum sepanjang tahun 2024, termasuk realisasi anggaran yang mencapai target optimal serta perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). "Predikat WBK yang kami raih tahun ini adalah bukti komitmen BPSDM Hukum dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkannya di masa mendatang," ungkap Gusti Ayu. Wamenkum Eddy mengapresiasi pencapaian tersebut, seraya mengingatkan pentingnya refleksi terhadap kekurangan yang masih ada. "Evaluasi tidak hanya tentang merayakan keberhasilan, tetapi juga menganalisis tantangan agar langkah ke depan lebih terukur," ujarnya. Dalam konteks perencanaan tahun 2025, Wamenkum Eddy mendorong BPSDM Hukum untuk lebih inovatif dan adaptif dalam menghadapi tantangan global, terutama dalam bidang hukum dan tata kelola pemerintahan. "Tahun depan harus menjadi momentum untuk memperkuat pelatihan yang berbasis digital dan responsif terhadap perkembangan teknologi hukum," katanya. Pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden melihat perlunya menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana tertuang dalam ASTA CITA, "Memperkokoh Ideologi Pancasila dan HAM." Asta Cita ini menegaskan komitmen Pemerintah dalam penguatan ideologi Pancasila sebagai fondasi bangsa, sekaligus mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian dari identitas Indonesia. "Penguatan ideologi Pancasila bukan hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga persatuan, demokrasi, dan HAM sebagai warisan yang harus terus dipertahankan," ujar Wamenkum Eddy, mengutip arahan Presiden. Di akhir arahan, Wamenkum Eddy berharap rekomendasi strategis yang disusun jajaran BPSDM Hukum tidak hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan sosial, sesuai dengan amanat Pancasila. "Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam, saya yakin BPSDM Hukum akan terus menjadi motor penggerak dalam mencetak SDM unggul yang berperan aktif dalam membangun Indonesia yang lebih baik," pungkas Wamenkum Eddy. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY Agung Rektono Seto, para Kepala Divisi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemasyarakatan, serta para pejabat manajerial lainnya. Kehadiran para pimpinan daerah dan UPT menunjukkan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah dalam memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di setiap lini. Turut menjadi pemateri dalam kegiatan refleksi BPSDM Hukum diantaranya dari BPIP dan Kopassus TNI dengan beragam materi terkait.